Tentu, berikut adalah artikel berita yang dilengkapi berdasarkan penggalan yang Anda berikan.

***

### Sekda Jateng Tekankan Proses Hukum Kasus Absensi Fiktif ASN Brebes Harus Tuntas

REPUBLIKA.CO.ID, - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sumarno mengomentari penetapan tersangka sembilan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes dalam kasus absensi fiktif. Menurut Sumarno, kasus tersebut merupakan tamparan keras bagi integritas birokrasi dan harus diproses secara hukum tanpa pandang bulu demi memberikan efek jera.

"Ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh ASN di Jawa Tengah. Kepercayaan publik adalah segalanya. Ketika ada oknum yang main dengan absensi, itu artinya mereka mengkhianati uang rakyat yang digunakan untuk membayar gaji mereka," tegas Sumarno di sela acara di Magelang, Sabtu.

Sumarno menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kewenangan penuh kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus yang merugikan keuangan negara tersebut. Ia tidak ingin ada intervensi dari pihak mana pun yang dapat menghambat proses penyidikan.

Penetapan sembilan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Brebes ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kejanggalan pada sistem absensi elektronik. Para ASN tersebut diduga kuat melakukan manipulasi data kehadiran dalam jangka waktu yang cukup lama. Akibat perbuatan mereka, negara ditaksir mengalami kerugian hingga miliaran rupiah dari pembayaran gaji dan tunjangan kinerja yang tidak sah.

Lebih lanjut, Sumarno meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Ia menyoroti bahwa penggunaan teknologi seperti fingerprint dan face recognition harus diimbangi dengan audit berkala oleh inspektorat. "Jangan sampai teknologi yang dibuat untuk memudahkan pengawasan justru menjadi celah untuk ditipu," imbuhnya.

Sementara itu, pihak Pemprov Jateng masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses penyidikan. Sumarno memastikan bahwa pihaknya siap menjatuhkan sanksi administratif berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat, bagi para ASN yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hingga berita ini diturunkan, para tersangka belum memberikan pernyataan resmi, namun diketahui mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.